Penyakit Kuku dan Mulut pada Hewan Ternak Mulai Mewabah di Indonesia, Begini Penanganan Pemerintah

 

LPM basic FMIPA UB — PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) yang juga dikenal dengan FMD (Foot and Mouth Disease) merupakan sebuah penyakit pada hewan yang bersifat menular dan disebabkan oleh virus yang akhir-akhir ini kembali mewabah di beberapa di daerah di Indonesia. Meninjau dari situs siagapmk.id, lebih dari 200.000 hewan telah terjangkit PMK. Hewan yang terjangkit tersebut tersebar di 19 provinsi yang kemudian menyebar di 206 kabupaten/kota. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan kasus terbanyak mencapai 83.491 hewan terpapar PMK. Hingga Senin (20/6), tercatat telah sembuh sebanyak 66.582 ekor hewan, 1.888 lainnya telah dipotong bersyarat, dan 1.222 yang lainnya lagi telah mati.

Sumber: bisnis.tempo.co

Mewabahnya PMK pada beberapa hewan ternak khususnya sapi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengingat saat ini mendekati momen Idul Adha. Hal ini dikarenakan sudah menjadi sebuah rutinitas warga Indonesia yang beragama muslim akan mulai memilih dan membeli hewan ternak untuk dikurbankan, salah satunya sapi. Namun, adanya wabah PMK ini pembeli pun akan berpikir dua kali untuk membeli sapi sebagai hewan kurban. Dilansir dari tempo.co, adanya wabah ini membuat para pembeli ragu untuk membeli sapi dan lebih memilih untuk membeli domba. Meskipun PMK tidak dapat menyebar kepada manusia dan daging yang dihasilkan pun masih bisa dibilang baik untuk dikonsumsi (hanya terdapat beberapa bagian yang tidak boleh untuk dimakan), tidak bisa dipungkiri bahwa adanya wabah PMK ini sangat berdampak buruk bagi bidang peternakan dan perekonomian.

Kerugian pada bidang peternakan sangat nyata dengan banyaknya hewan yang mati karena wabah ini. Begitu juga di bidang perekonomian. Minimnya jumlah hewan ternak, khususnya sapi mengakibatkan ketersediaan bahan mentah yang dapat diolah juga mengalami penurunan dan harga daging sapi tersebut mengalami kenaikan. Jika PMK tidak segera ditangani, maka kerugian yang didapatkan akan semakin besar.

Persoalan ini tentunya sudah didengar oleh pemerintah. Menyikapi hal ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian mulai mengedarkan vaksin yang akan dibagikan kepada hewan ternak. Pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan bagi hewan sehat yang berada di wilayah zona merah atau zona tertular PMK. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya serius dari pemerintah yang dilakukan secara permanen dalam rangka pencegahan dan pengendalian PMK melalui pengebalan hewan yang rentan PMK. Vaksinasi dimulai dari Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan kasus PMK tertinggi. Menteri Pertanian juga mengungkap bahwa pemerintah telah membentuk gugus tugas dan crisis center untuk penanganan PMK, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

Vaksinasi PMK pertama kali dilakukan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya akan didorong untuk vaksinasi dasar (dua kali dengan jarak 1 bulan) dan booster vaksin setiap 6 bulan. Untuk melaksanakan vaksinasi, dibutuhkan 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis. Kedepannya, dibutuhkan sekitar 28 juta dosis vaksinasi, sedangkan untuk saat ini sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis yang mana 0,8 juta dosis dalam pengadaan pemerintah dan 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggaran. Dalam penyediaan vaksin untuk 3 bulan mendatang mampu mendapatkan lebih dari 16 juta dosis dari importir vaksin.

Lebih lanjut, dalam mendukung penanganan PMK, pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN, APBD, dan sumber lainnya, terutama dalam melaksanalan rencana pemberian santunan bagi peternak, bagi yang hewan ternaknya mati terkena PMK, atau karena adanya potong paksa. Bukan hanya itu, pemerintah pun telah membentuk Tim Pengendalian dan Penanganan PMK yang ada di bawah kontrol Kementerian Pertanian dan didukung BNPB. Selain itu, lalu lintas hewan pun diperketat. Hewan ternak dilarang atau di-lock down di wilayahnya untuk menghindari adanya kemungkinan tertular dari hewan ternak yang lain. (nr)